KONSEPSI DEMOKRASI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Hakikat dari demokrasi sebagaimana yang kita pahami terdapat pada makna :

  1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people), maknanya adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat.
  2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people), maknanya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi oleh rakyat.
  3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people), maknanya adalah bahwa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah adalah harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa dalam demokrasi itu haruslah didasari oleh beberapa norma, yakni dengan :

  1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
  3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
  4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
  5. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku
  6. Menjamin tegaknya keadilan

Selanjutnya, agar demokrasi dalam suatu negara dapat berdiri tegak maka sangat bergantung pada komponen-komponen berikut ini :

Negara Hukum

Demokrasi pada suatu negara dapart berdiri jika negaranya adalah negara hukum yakni negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui  pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan sekaligus juga terdapat jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintahan yang Good Governance

Berdirinya suatu demokrasi sangat perlu ditopang oleh bentuk pemerintahan yang good governance yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif  dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel, serta transfaran.

Badan Pemegang Kekuasaan Legislatif

Badan pemegang kekuasaan legislatif yang dapat mendorong tegaknya demokrasi suatu negara adalah badan pemegang kekuasaan legislatif yang diisi orang-orang yang memang memiliki civic skill yang solid dan tinggi.

Peradilan yang Bebas dan Mandiri

Peradilan yang bebas dan mandiri di sini memiliki artian tidak berada atau tidak terpengaruh dengan tekanan dan kepentingan serta tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan komponen yang sangat penting dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Pers yang bebas dan Bertanggung Jawab

Peranan pers di sini yaitu mengawal berkembangnya demokrasi dalam suatu negara. Tentunya pers yang diinginkan di sini yaitu pers yang tidak berada di bawah tekanan penguasa atau pihak mana pun dan dalam pemberitaannya senantiasa dilandasi rasa tanggung jawab.

Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik dan kelompok gerakan. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik mengemban fungsi sebagai  sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen kader, dan sebagai sarana pengatur konflik.

Adapun model-model dari demokrasi itu sendiri jika dipandang dari orientasinya, kita dapat membedakannya sebagai berikut :

  1. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang begitu menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme.
  2. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, dimana pemimpin negara tersebut beranggapan bahwa rakyatnya telah mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya.
  3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang begitu menaruh kepedulian yang besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian.

Sedangkan jika dipandang dari mekanisme pelaksanaannya maka kita dapat membedakannya sebagai berikut :

  1. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung.
  2. Demokrasi tidak langsung merupaka demokrasi yang dicirikan dengan penempatan kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.

Selanjutnya mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa hak-hak demokrasi :

  1. Harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia
  3. Harus menjamin dan mempersatukan bangsa
  4. Harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial

Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di lihat sebagai berikut :

Demokrasi Masa Revolusi (1945-1950)

>> Demokrasi Pluralistik Liberal

  • Kebersamaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi
  1. Demokrasi Masa Orde Lama (1950-1959)

>> Demokrasi Parlementer

  • Didominasi partai politik dan DPR
  • Kabinet-kabinet terbentuk tidak dapat bertahan lama
  • Koalisi sangat gampang pecah
  • Destabilitasi politik nasional
  • Tentara tidak memperoleh tempat dalam konstelasi politik

Demokrasi Masa Orde Lama (1959-1965)

>> Demokrasi Terpimpin

  • Didominasi Presiden
  • Berkembangnya pengaruh komunis
  • Pembentukan kepimimpinan yang inkonstitusional
  • Meluasnya peranan ABRI sebagai undur sospol
  • Pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” ditutup

Demokrasi Masa Orde Baru (1966-1998)

  • Dominannya peranan ABRI
  • Dominannya peranan Golongan Karya
  • Birokratisasi dan sentralistik dalam pemgambilan keputusan
  • Pengebiran peran dan fungsi partai-partai politik
  • Campur tangan negara dalalm urusan partai-partai politik
  • Pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah “dibredel”

Demokrasi Masa Reformasi (1998-sekarang)

  • Reposisi TNI dalam kaitan dengan keberadaanya
  • Diamandemennya pasal-pasal yang dipandang kurang demokratis dalam UUD 1945
  • Adanya kebebasan pers
  • Dijalankannya otonomi daerah

 

Silahkan mengcopy dan memperbanyak artikel ini
dengan mencantumkan sumbernya yaitu : http://www.catatankhaerunnisaa.wordpress.com.com

 Ingat etika dalam mengcopy ya🙂 selalu cantumkan sumber tempat anda mengcopy

 

Categories: PPKn 1, semester 2, the orange campus | Tags: , , , , , | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: